Presidensi G20 Indonesia Momentum Wujudkan Pemberdayaan Perempuan

 

Presidensi G20 Indonesia 2022 menjadi momentum mengadvokasi berbagai pihak untuk melakukan upaya mempercepat pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, keterwakilan perempuan dan keberpihakan kepada isu-isu perempuan.

Pernyataan tersebut disampaikan Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian PPPA Lenny N. Rosalin, dalam siaran pers Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), pada hari Jum’at (24/6).

“Kementerian PPPA menggagas penyusunan policy note dengan tujuan untuk memberikan masukan pada enam isu yang telah diidentifikasi memiliki dampak besar bagi kesenjangan gender dan pemberdayaan perempuan,” kata Rosalin.

“Adapun keenam isu prioritas tersebut adalah ekonomi digital, kesehatan, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, energi dan pendidikan,” sambungnya.

Ia menyampaikan bahwa ‘policy note’ ini akan dirancang dengan ringkas, padat, namun komprehensif agar kedepannya dapat menekan angka kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan dan dapat membawa isu kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan bisa lebih optimal dalam pembangunan nasional.

Sebelum menyusun policy note ini, Kementerian PPPA akan berdialog bersama perwakilan enam working group, perwakilan dari co-Sherpa serta sejumlah mitra pembangunan untuk meminta masukan.

“Dialog ini secara umum bertujuan untuk mendiskusikan perkembangan terakhir pembahasan pada masing-masing working group serta mendiskusikan langkah yang dapat ditempuh untuk mendorong integrasi isu kesetaraan gender dalam pembahasan di enam working group yang masuk dalam isu prioritas,” ujarnya.

“Saat ini, kami telah menyusun draft policy note yang target-nya akan rampung sebelum Ministerial Conference on Women’s Empowerment (MCWE) 2022 pada Agustus di Bali,” tambah Rosalin.

Lebih lanjut Ia menyebut, partisipasi aktif dan komitmen Indonesia telah diakui oleh berbagai negara di dunia.

Oleh karena itu, G20 menjadi momentum yang tepat untuk menciptakan peluang membuka dialog dan berdiplomasi bersama-sama membangun kolaborasi dengan berbagai negara dalam mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan hak perempuan, demikian Lenny N. Rosalin.

Dalam Presidensi G20 Indonesia tahun ini, berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan oleh masing-masing Working Group, Initiative EMPOWER dan berbagai Engagement Group terkait dengan berbagai isu prioritas.

Namun, dalam prosesnya dialog dan diskusi yang sudah berjalan masih menyisakan ruang untuk melakukan identifikasi kesenjangan gender dan pemberdayaan perempuan pada isu-isu prioritas, serta mengarusutamakan gender ke dalam pembahasan lanjutan di tingkat Kementerian Negara-negara G20.

Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Lenny N Rosalin mengungkapkan Presidensi G20 Indonesia 2022 saat ini, menjadi momentum yang baik untuk terus mengadvokasi berbagai pihak dan kalangan, terutama masyarakat untuk bersama-sama melakukan berbagai upaya mempercepat pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, keterwakilan perempuan, dan keberpihakan kepada isu-isu perempuan lainnya.

“Berdasarkan hal tersebut KemenPPPA sebagai Kementerian pengampu pemberdayaan perempuan sekaligus menginisiasi penyusunan policy note dengan tujuan untuk memberikan masukan pada enam (6) isu yang telah diidentifikasi memiliki dampak besar bagi kesenjangan gender dan pemberdayaan perempuan. Adapun keenam isu prioritas tersebut adalah ekonomi digital, kesehatan, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, energi, dan pendidikan,” ujar Lenny dalam FGD Penyusunan Policy Note untuk Rekomendasi Ministerial Meetings Presidensi G20 tahun 2022.

Lenny mengatakan bahwa policy note ini akan dirancang dengan ringkas, padat namun komprehensif agar ke depannya dapat menekan angka kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan dan dapat membawa isu kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan bisa lebih optimal dalam sektor pembangunan nasional. Tentunya sebelum melakukan penyusunan policy note ini, KemenPPPA membutuhkan masukan dengan berdialog bersama perwakilan enam (6) kelompok kerja (working group), perwakilan dari co-Sherpa, serta sejumlah mitra pembangunan.

“Dialog ini secara umum bertujuan untuk mendiskusikan perkembangan terakhir pembahasan pada masing-masing working group serta mendiskusikan langkah yang dapat ditempuh untuk mendorong integrasi isu kesetaraan gender dalam pembahasan di enam working group yang masuk dalam isu prioritas. Saat ini, kami telah menyusun draft policy note yang targetnya akan rampung sebelum Ministerial Conference on Women’s Empowerment (MCWE) 2022 pada Agustus, di Bali. Pada kesempatan ini kami juga meminta dukungan dan komitmen dari masing-masing working group untuk dapat memberikan masukan dalam penyusunan policy noteagar dapat selesai sesuai dengan yang kami harapkan,” ujar Lenny.